KAMBENG – Pemerintah Desa Kambeng melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) khusus dalam rangka pembahasan dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (30/12) di Balai Desa Kambeng ini menghadirkan seluruh elemen pemerintahan desa, mulai dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta seluruh jajaran Ketua RT dan RW. Kehadiran pihak eksternal seperti perwakilan Kecamatan Slahung, Pengawas Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas turut memastikan proses validasi data berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Proses musyawarah berlangsung dengan sangat teliti, di mana setiap calon penerima manfaat dibahas berdasarkan kriteria kemiskinan ekstrem dan regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Para ketua RT dan RW berperan aktif dalam memberikan verifikasi faktual mengenai kondisi riil warga di lapangan untuk menghindari terjadinya bantuan ganda atau ketidaktepatan sasaran. Perwakilan dari Kecamatan Slahung mengingatkan pentingnya objektivitas dalam penetapan ini agar BLT Dana Desa benar-benar menjadi jaring pengaman sosial yang efektif bagi warga Desa Kambeng yang paling membutuhkan di tahun 2026 mendatang.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan bersama dan penandatanganan berita acara penetapan daftar KPM BLT DD tahun 2026 oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Dengan ditetapkannya daftar tersebut, Pemerintah Desa Kambeng telah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Sinergi antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik sosial serta memastikan bahwa program perlindungan sosial di tahun anggaran baru dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.